Jakarta - Jaminan transparansi keuangan parpol banyak dikeluhkan karena kurang transparan. PKS merasa akuntabilitas keuangannya sehat dan sudah dibuka sesuai peraturan yang berlaku.
"Ya kalau selama ini parpol mengikuti UU parpol yang sudah diakui. Kalau di PKS memang secara periodik menyerahkan laporan dan dilakukan audit. Kalau di PKS kami merasa tidak ada masalah," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik kepada detikcom, Jumat (29/7/2011).
Mahfudz merespon keinginan sejumlah kalangan agar transparansi anggaran parpol dibuat semakin konkret. Agar publik tak terus mempertanyakan aliran dana penyumbang parpol.
"Nggak tahu kalau ada penguatan akuntabilitas akuntansi ya dilakukan revisi UU-nya,"tuturnya.
PKS pun siap dengan segala kemungkinan. Termasuk dengan perketatan pemeriksaan dan persyaratan anggaran masuk ke parpol.
"Dari PKS siap saja dan tidak ada masalah," tandasnya.
"Ya kalau selama ini parpol mengikuti UU parpol yang sudah diakui. Kalau di PKS memang secara periodik menyerahkan laporan dan dilakukan audit. Kalau di PKS kami merasa tidak ada masalah," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik kepada detikcom, Jumat (29/7/2011).
Mahfudz merespon keinginan sejumlah kalangan agar transparansi anggaran parpol dibuat semakin konkret. Agar publik tak terus mempertanyakan aliran dana penyumbang parpol.
"Nggak tahu kalau ada penguatan akuntabilitas akuntansi ya dilakukan revisi UU-nya,"tuturnya.
PKS pun siap dengan segala kemungkinan. Termasuk dengan perketatan pemeriksaan dan persyaratan anggaran masuk ke parpol.
"Dari PKS siap saja dan tidak ada masalah," tandasnya.
