Banggar Desak Optimalisasi Penerimaan Migas

Jakarta (15/8) Pemerintah didesak untuk mengoptimalkan penerimaan migas negara ketimbang membuat wacana untuk mengalihkan beban subsidi BBM kepada daerah. Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Anggaran DPR RI, Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Senin (15/8) . Sebelumnya pemerintah pernah mewacanakan untuk mengalihkan beban subsidi BBM kepada daerah.

Ecky - PKS : Penjualan Bank Mutiara Jangan Diintervensi!

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, tidak sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo yang menganjurkan bank BUMN untuk membeli Bank Mutiara karena sama-sama aset milik negara.

Menurutnya, bukan masanya lagi BUMN diintervensi oleh pemerintah. Lagipula, penjualan Bank Mutiara kepada bank BUMN harus sejalan dengan rencana tahunan yang sudah disampaikan bank BUMN kepada Bank Indonesia (BI).

PKS: DPR Harusnya Dukung KPK Bukan Malah Kontraproduktif

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta (31/7)-Anggota DPR RI dari F-PKS, Kemal Stamboel, menilai usulan pembubaran KPK mencederai harapan publik atas pemberantasan korupsi.

Menurut dia, keberadaan KPK selama ini telah memberi harapan yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi. "DPR sebagai institusi perwakilan rakyat seharusnya bisa menyuarakan aspirasi publik itu. Jangan malah kontra produktif”, ujarnya.

Pernyataan pembubaran KPK mencuat dari Ketua DPR Marzuki Alie akhir pekan lalu. Ia mengatakan itu terkait dugaan keterlibatan pimpinan KPK Chandra M Hamzah. Chandra disebut dalam video pernyataan mantan bendahara Demokrat M Nazaruddin.

Kemal mengatakan, korupsi, masih menjalar dan mengakar keberbagai arah, “berjamaah” dan terdesentralisasi. Disamping itu korupsi telah memberikan efek multiplikasi yang membuat Negara ini menghadapi berbagai persoalan yang akut.

Kemal juga berharap bahwa Anggota DPR lainnya juga membuka sebuah kondisi kondusif yang diharapkan bisa menumbuhkan semangat berperang melawan koruptor. Seharusnya, KPK dihadapan DPR harus dianggap sebagai instrumen bersama dalam memerangi korupsi.

“Kalau ada masalah terhadap personal didalam KPK, maka masalah personal itu yang harus dituntaskan. Jangan diberangus institusinya. Dan kita minta Komite Etik bisa akuntabel dan transparan menyelesaikan masalah atas personal-personal ini," kata dia.